"Hari ini kami datang membawa kegelisahan masyarakat yang selama ini belum terjawab. Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, lapangan pekerjaan belum sepenuhnya berpihak kepada warga lokal, dan berbagai persoalan daerah masih berulang tanpa solusi yang jelas, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan suara rakyat secara langsung," ujarnya saat berorasi.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius dalam menjawab berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Kami mendesak pemerintah agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat berjalan seiring. Kemiskinan harus ditangani secara terukur, daya beli warga harus diperkuat, tenaga kerja lokal harus mendapatkan prioritas, dan persoalan lingkungan tidak boleh dikorbankan atas nama investasi," tegas Najib.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah tuntutan di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan nilai rupiah, penurunan harga BBM, publikasi peta kemiskinan per desa, peningkatan daya beli masyarakat, prioritas tenaga kerja lokal di kawasan industri, perlindungan sumber daya air, evaluasi izin usaha yang berpotensi merusak lingkungan, pemerataan pembangunan wilayah Kendal, hingga penyelesaian persoalan sampah.
Sementara itu, warga Desa Tunggulsari yang turut bergabung dalam aksi membawa tuntutan khusus terkait aktivitas pertambangan yang selama ini ditolak masyarakat. Koordinator aksi warga Tunggulsari, Ahmad Faris Ahkam, meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kendal menunjukkan sikap yang tegas terhadap hasil musyawarah desa yang telah dilakukan sebelumnya.
"Kami meminta DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kendal benar-benar berkomitmen terhadap penolakan tambang di Tunggulsari. Selain itu, kami juga mendesak adanya perubahan tata ruang dan tata wilayah yang selama ini masih berstatus kawasan kuning agar dikembalikan menjadi kawasan hijau, sehingga masyarakat memiliki kepastian hukum dan merasa aman terhadap ancaman aktivitas tambang di masa mendatang," katanya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan diakhiri dengan penyampaian aspirasi kepada perwakilan DPRD serta Pemerintah Kabupaten Kendal. Massa berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal setiap persoalan yang menyangkut hak-hak masyarakat. Aspirasi hari ini bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk pengawasan publik agar pemerintah hadir dan bekerja untuk rakyat," tutup Ahmad Faris Ahkam.