Opini, Inspiratifonline.com - Setiap musim pemilu, suara perempuan tiba-tiba jadi penting. Didatangi, diajak bicara, difoto, bahkan dipuji sebagai penentu kemenangan. Tapi setelah kotak suara ditutup, suasananya berubah. Telepon berhenti berdering. Ajakan diskusi menghilang. Seolah tugas perempuan hanya selesai di bilik suara.
Saya melihat pola itu di dua tempat: media dan desa.
Di dunia media, suara perempuan sering dianggap menarik jika itu tentang cerita pribadi atau pengalaman emosional. Namun, ketika perempuan berbicara tentang politik atau kebijakan, sering kali yang dihargai adalah gelar atau jabatan, bukan pengalaman atau pemikiran mereka. Hal ini mencerminkan bagaimana sistem sering mengutamakan otoritas formal ketimbang perspektif yang datang dari pengalaman hidup nyata, meskipun itu tidak kalah penting.
Di desa, pengalaman itu muncul dengan bentuk lain. Saat mencalonkan diri sebagai anggota BPD, saya memilih jalur umum. Hasilnya cukup baik, walau belum terpilih. Beberapa tahun kemudian, ketika ada pergantian, saya diminta menyatakan kesiapan secara administratif.
Di situ saya sadar, ruang publik kita sering terasa netral di atas kertas, tapi belum tentu ramah dalam praktik. Aturannya sama untuk semua, tetapi kenyataan hidup tiap orang berbeda. Perempuan yang aktif di ruang publik sering tetap memikul tanggung jawab rumah dan pengasuhan. Sayangnya, sistem belum banyak memberi dukungan agar keduanya bisa berjalan beriringan.
Ini bukan soal siapa benar atau siapa salah. Ruang rapat tentu punya tata tertib. Lembaga juga punya aturan. Tetapi kalau demokrasi ingin sungguh-sungguh melibatkan perempuan, maka yang perlu dibenahi bukan cuma undangannya, melainkan juga caranya.
Masalahnya lebih besar dari satu pengalaman pribadi. Setiap lima tahun, perempuan menjadi sasaran kampanye. Ada pelatihan, ada program pemberdayaan, ada janji kesetaraan. Namun setelah itu, jumlah perempuan yang benar-benar duduk dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan masih terbatas.