"Jumlah desa lunas memang sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, namun secara nominal penerimaan justru meningkat,” kata Abdul Wahab.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari langkah-langkah konkret seperti penilaian ulang objek pajak, penyusunan peta blok desa, penghapusan sanksi administrasi, serta penguatan monitoring penagihan langsung ke desa dan kelurahan.
"Kami juga melibatkan banyak pihak, mulai dari perangkat daerah, PKK, paguyuban kepala desa, hingga Kejaksaan Negeri Kendal untuk membantu penyelesaian piutang pajak,” ungkapnya.
Abdul Wahab menambahkan, sinergi lintas sektor termasuk pelibatan CPNS sebagai Pegawai Penggerak Pajak Daerah terbukti mampu mempercepat optimalisasi PBB-P2 di Kabupaten Kendal.
“Ke depan, target PBB-P2 tahun 2026 akan kembali dinaikkan. Kami berharap dukungan penambahan SDM agar seluruh potensi pajak daerah dapat tergarap maksimal,” pungkasnya.
