“Pemerintah daerah tentu tidak ingin masyarakat dirugikan. Setiap kebijakan yang diambil akan dikaji secara matang, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, kondisi fiskal, dan kepentingan pelayanan dasar masyarakat,” ujar Agus Dwi Lestari.
Ia menegaskan bahwa sektor kesehatan tetap menjadi perhatian utama Pemkab Kendal, meskipun saat ini dihadapkan pada keterbatasan anggaran akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun dialog konstruktif antara pemerintah dan masyarakat sipil. Forum Kendal Bersatu menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan kebijakan BPJS agar keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya warga kurang mampu.***
