Sementara itu, Koordinator Pusat BEM PTMAI se-Indonesia, Yogi Syahputra Alaydrus, menegaskan bahwa keterlibatan mahasiswa merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat dan konstruktif.
"Mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah. Program MBG harus dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dengan keterlibatan aktif mahasiswa, kita dapat memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.
Ketua Umum Permahi Banten, M. Nurul Hakim, menambahkan bahwa penggunaan anggaran negara harus selalu disertai prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
"Setiap kebijakan yang dibiayai oleh anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terbuka kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan pemuda dan mahasiswa bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan tata kelola yang baik serta mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program," tegas Nurul.
Melalui forum tersebut, peserta berharap lahir berbagai gagasan dan rekomendasi yang dapat memperkuat pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah sekaligus mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.
"Program MBG harus dikawal bersama agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan berdampak bagi masyarakat," pungkas Bagas Yulianto.
