Pola semacam ini tidak hanya terjadi di Aceh. Ia berulang di berbagai wilayah pinggiran, seperti Papua, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan daerah lain yang kaya sumber daya, tetapi relatif lemah secara politik. Keberatan daerah kerap dibingkai sebagai persoalan emosional atau ketidakdewasaan politik, bukan sebagai argumen sah dalam ruang demokrasi. Dengan cara ini, pusat mempertahankan otoritasnya sembari tetap terlihat manusiawi.
Sebagai orang luar, saya tidak berkepentingan menilai ketulusan Mualem. Ketulusan, betapapun penting secara moral, tidak cukup secara politik. Yang lebih mendesak adalah membaca peristiwa ini sebagai peringatan: mengapa seorang gubernur harus menangis agar kegelisahan daerah mendapat perhatian? Apa yang tidak bekerja dalam desain otonomi kita? Dan sampai kapan daerah hanya diberi ruang untuk mengeluh, bukan untuk turut menentukan arah kebijakan?
Dalam negara yang sehat, koreksi kebijakan tidak menunggu viralnya emosi pejabat publik. Ketegangan pusat–daerah seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan setara. Jika tidak, yang akan terus diproduksi adalah siklus lama: daerah diminta bersabar, sementara pusat diminta dimaklumi.
Jika tangis dari Aceh hari ini hanya dicatat sebagai peristiwa emosional, bukan sebagai sinyal kegagalan struktural, maka esok kita akan kembali pada rutinitas yang sama. Dan di situlah persoalan sesungguhnya berada: bukan pada air mata seorang gubernur, melainkan pada negara yang baru bersedia mendengar ketika suara dari pinggiran sudah terlanjur pecah.
Penulis : Emma Wijaya
Editor : Danang Afi
