Opini, Inspiratifonline.com - Peringatan: Tulisan ini bercerita tentang negara bernama Kononasu. Bukan Indonesia, sebab bagi penulis sistem Indonesia Insyaa Allah baik.
Thole, le... ada satu pertanyaan tua yang selalu berulang di setiap zaman: untuk siapa sebenarnya negara itu berdiri?, tanya Simbah.
Kita diajari sejak kecil bahwa pajak adalah gotong royong modern. Ia bukan sekadar pungutan, melainkan perwujudan cinta warga kepada tanahnya. Dalam kitab suci disebutkan, “La ta’kulu amwâlakum bainakum bil bâthil” — janganlah kalian memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Ayat itu tidak hanya berlaku untuk individu yang mencuri, tetapi juga untuk sistem yang menekan tanpa keadilan.
Masalahnya bukan pada pajak itu sendiri. Pajak adalah instrumen. Ia bisa menjadi jembatan kesejahteraan, bisa pula berubah menjadi alat pemerasan yang dibungkus legalitas. Ketika angka-angka terus naik tanpa disertai perbaikan yang terasa, rakyat mulai bertanya dalam diam: ini sedekah kebangsaan atau upeti terselubung?
Negara Kononasu sering berbicara dengan bahasa statistik. Pertumbuhan sekian persen. Realisasi anggaran sekian triliun. Penyesuaian nilai Pajak dan bala pungutannya. Namun rakyat berbicara dengan bahasa lubang jalan, banjir yang tak surut, dan lampu yang tak menyala. Di situlah jarak itu menganga.
Kita hidup dalam paradoks. Negara berkata, “Kami kekurangan anggaran.” Rakyat kecil menjawab, “Kami juga kekurangan.” Tetapi tangan yang lebih dulu merogoh selalu tangan negara. Seolah-olah rakyat adalah sumur tak bertepi yang airnya tidak pernah habis.
Dalam sejarah, pemungutan yang melampaui batas selalu melahirkan krisis legitimasi. Bukan karena rakyat anti-kewajiban, tetapi karena keadilan terasa timpang. Kendaraan tua yang setia bekerja dibebani dengan perhitungan baru, sementara kemewahan sering menemukan celah bernama optimalisasi. Ketika hukum terasa tajam ke bawah dan lentur ke atas, yang retak bukan sekadar dompet, tetapi kepercayaan.
Negara yang dewasa bukan negara yang paling pandai memungut, melainkan yang paling pandai memahami. Memahami bahwa rakyat bukan objek fiskal, melainkan subjek kehidupan. Mereka bekerja bukan untuk membiayai kekuasaan, tetapi untuk menghidupi keluarga. Jika negara gagal merasakan denyut itu, maka ia berubah dari pelindung menjadi penagih.
