“BEM UGM telah mengirimkan surat terbuka kepada UNICEF untuk merespons tragedi kemanusiaan ini. Seorang anak meninggal hanya karena tidak memiliki uang kurang dari Rp10 ribu untuk membeli buku dan pulpen,” katanya.
Menurut Tiyo, peristiwa tersebut membantah narasi keberhasilan pembangunan yang kerap disampaikan pemerintah dalam forum-forum resmi.
Ia menyebut data statistik pendidikan dan kemiskinan yang dipamerkan pemerintah tidak mencerminkan kondisi nyata masyarakat.
“Tragedi ini meruntuhkan seluruh pencapaian statistik yang sering dipamerkan. Angka-angka itu jelas jauh dari realitas rakyat di daerah tertinggal. Presiden seolah hidup dalam imajinasi kebijakan,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (6/2/2026).
Ia juga menyoroti persoalan prioritas anggaran negara yang dinilai tidak berpihak pada kemanusiaan.
Menurutnya, negara justru mengalokasikan dana besar untuk program dan agenda yang tidak menyentuh persoalan mendasar rakyat.
“Ini ironi yang kejam. Negara mampu menganggarkan Rp16,7 triliun untuk Board of Peace yang kontroversial, sementara seorang anak bunuh diri karena tidak punya Rp10 ribu untuk alat tulis sekolah,” tegas Tiyo.
Lebih lanjut, Tiyo mengkritik kebijakan pendidikan yang dianggap populis namun tidak menyasar akar masalah.